TANJUNGPINANG — Angka 643 jiwa menjadi pekerjaan rumah yang tersisa bagi Pemerintah Kota Tanjungpinang dan BPJS Kesehatan untuk mewujudkan cakupan kesehatan semesta. Kepala Cabang BPJS Kesehatan Tanjungpinang, Nara Grace, menyebut optimisme itu didasari oleh sinergi yang telah terbangun bersama pemkot dan seluruh pemangku kepentingan.
Keaktifan Peserta Lampaui Target Nasional
Meski target UHC belum sepenuhnya tercapai, satu indikator lain justru menunjukkan kinerja positif. Tingkat keaktifan peserta BPJS Kesehatan di Tanjungpinang tercatat 82 persen, melampaui target nasional yang sebesar 80 persen. Capaian ini, menurut Nara, merupakan hasil dari komitmen bersama dalam menjaga keberlangsungan program JKN di kota yang dikenal sebagai Kota Gurindam tersebut.
"Kami optimistis dengan dukungan seluruh pihak, target UHC dapat segera tercapai. Selisih menuju target 98 persen saat ini hanya sekitar 643 jiwa non-JKN, sehingga masih sangat memungkinkan untuk dipenuhi melalui optimalisasi berbagai segmen kepesertaan,” jelas Nara Grace di Tanjungpinang, Selasa.
Tantangan: Peserta Mandiri dan Data Nonaktif
Nara mengidentifikasi tantangan terbesar berada pada segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri yang tingkat keaktifannya masih rendah. Faktor lain yang turut memengaruhi persentase cakupan adalah penambahan jumlah penduduk yang terjadi secara dinamis. Untuk mengatasinya, optimalisasi kuota PBPU dari pemerintah daerah serta penambahan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) dinilai menjadi langkah strategis.
Dia menambahkan, pemerintah pusat masih membuka peluang kuota tambahan yang bisa dimanfaatkan daerah untuk mempercepat pencapaian UHC.
Pemkot Ajukan Reaktivasi 2.900 Peserta Nonaktif
Menanggapi kondisi tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Tanjungpinang, Zulhidayat, menyatakan bahwa pemkot telah mengajukan reaktivasi kepesertaan bagi sekitar 2.900 warga yang sebelumnya berstatus nonaktif. Langkah ini diambil sebagai upaya preventif agar masyarakat tetap memiliki akses layanan kesehatan saat dibutuhkan.
"Kita perlu memilah dan memastikan kembali data peserta nonaktif ini, terutama kelompok PBPU dan BPU yang rentan ketika sewaktu-waktu membutuhkan pelayanan kesehatan. Mitigasi harus disiapkan agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tetap terlindungi," tegas Zulhidayat.
Proses pengajuan reaktivasi terus berjalan melalui tahapan verifikasi dan validasi data yang ketat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Koordinasi Diperkuat Demi Jaga Cakupan
Zulhidayat berharap seluruh pihak terkait terus memperkuat koordinasi, termasuk dalam proses validasi data usulan peserta. Tujuannya, capaian UHC Prioritas dan tingkat keaktifan peserta BPJS Kesehatan di Tanjungpinang bisa dipertahankan dan ditingkatkan.
"Harapan kita capaian UHC Prioritas dan tingkat keaktifan peserta BPJS Kesehatan di Kota Tanjungpinang dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan, sehingga masyarakat tetap mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan yang optimal," ujarnya.
