TANJUNGPINANG — Nyanyang menilai IWSS Kepri punya potensi besar memperkuat pemberdayaan perempuan sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, organisasi perempuan dapat menjadi pilar penting peningkatan ekonomi daerah, bukan sekadar wadah sosial.
Pelantikan pengurus baru disaksikan Ketua TP-PKK Kepri Dewi Kumalasari Ansar bersama jajaran organisasi wanita. Ketua Umum PW IWSS Andi Nurhiyari mengukuhkan Nenny Dwiyana Nyanyang sebagai Ketua PW IWSS Kepri periode 2026–2031.
Perempuan Diminta Menggerakkan Ekonomi Keluarga
Nenny menyatakan pengurus baru siap memperluas peran perempuan di berbagai sektor usaha. Ia menekankan pentingnya perempuan sebagai penggerak ekonomi keluarga, terutama di wilayah kepulauan yang bergantung pada sektor perdagangan dan jasa.
"Kami ingin perempuan menggerakkan ekonomi keluarga," ujar Nenny yang juga menjabat Ketua BKOW Kepri.
Pernyataan itu sejalan dengan arahan Wagub soal peran IWSS sebagai mitra pemprov. Nyanyang berharap organisasi ini tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi masuk ke program pemberdayaan yang berdampak langsung ke warga.
Nilai Budaya Bugis Jadi Perekat Masyarakat Kepri
Nyanyang juga mengajak pengurus IWSS menjaga nilai-nilai luhur budaya Bugis untuk memperkuat keharmonisan masyarakat Kepulauan Riau. Ajakan itu disampaikan di hadapan pengurus yang baru dikukuhkan.
"Saya berharap IWSS Kepri menjadi pilar penting peningkatan ekonomi daerah," tegasnya.
Kepulauan Riau dikenal sebagai salah satu provinsi dengan komunitas Bugis yang cukup besar, terutama di Tanjungpinang dan Kabupaten Lingga. Nilai budaya itu dinilai relevan untuk merawat kerukunan di tengah masyarakat yang majemuk.
Agenda Lima Tahun ke Depan
Kepengurusan PW IWSS Kepri periode 2026–2031 resmi berjalan setelah prosesi pengukuhan. Fokus awal pengurus baru adalah memperluas keterlibatan perempuan di sektor usaha, sejalan dengan dorongan pemprov agar organisasi masyarakat ikut menggerakkan ekonomi daerah.
Pemprov Kepri belum merinci bentuk kerja sama konkret dengan IWSS. Namun arahan Wagub memberi sinyal bahwa organisasi perempuan akan dilibatkan dalam program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.