TANJUNGPINANG — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui DKP2KH memastikan program perluasan lahan pertanian tahun 2026 berjalan di enam kabupaten/kota. Dari total target 219 hektare, fokus utama diarahkan pada dua komoditas strategis, yakni cabai dan padi.
Kepala DKP2KH Kepri Rika Azmi menyebutkan alokasi lahan cabai mencapai 45 hektare, sementara padi seluas 40 hektare. Pendanaan program ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Hanya Tiga Daerah yang Kembangkan Padi
Berbeda dengan cabai yang tersebar merata, pengembangan tanaman padi hanya diprioritaskan untuk Kabupaten Bintan, Lingga, dan Natuna. Rika menjelaskan ketiga wilayah ini memiliki karakteristik lahan kering dan sawah produktif yang lebih baik dibanding daerah lain di Kepri.
"Dari target 219 hektare, tahun ini kita targetkan pengembangan lahan cabai seluas 45 hektare, dan tanaman padi seluas 40 hektare," kata Rika di Tanjungpinang, Senin.
Bantuan Bibit dan Pendampingan Penyuluh Disiapkan
DKP2KH Kepri telah menyiapkan bantuan bibit cabai maupun padi untuk mendorong pengembangan kawasan pertanian. Sebagian bantuan bibit tersebut sudah disalurkan sejak awal 2026.
Selain bantuan sarana produksi, tim penyuluh pertanian juga diterjunkan untuk mendampingi petani. Pendampingan ini bertujuan meningkatkan produktivitas dan memastikan keberhasilan usaha tani, khususnya untuk komoditas cabai dan padi.
"Setiap Sabtu, kita evaluasi rutin terkait luas tanaman cabai maupun padi, guna memastikan keberlanjutan dari program ini," ungkap Rika.
Geografis Kepri Jadi Kendala Utama Produksi Pangan
Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Menteri Pertanian RI untuk mengoptimalkan lahan pertanian secara berkelanjutan. Kondisi geografis Kepri yang didominasi 96 persen lautan dan hanya 4 persen daratan menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan sektor pertanian.
Produksi pertanian lokal saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagian besar bahan pangan masih dipasok dari Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, termasuk kebutuhan beras yang 95 persen didatangkan dari luar daerah.
"Pelan-pelan kita ingin mengurangi ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah, salah satunya dengan meningkatkan produksi pertanian melalui berbagai program bantuan bibit, sarana dan prasarana hingga pendampingan petani," demikian Rika.
