TANJUNGPINANG — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tengah menjajaki peran BP Batam sebagai mitra pusat data terintegrasi untuk seluruh Diskominfo di wilayah Kepri. Gagasan ini mengemuka dalam pertemuan Kepala Diskominfo Kepri Hendri Kurniadi dengan tim Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI) BP Batam di Dompak, Tanjungpinang, Selasa (18/8/2026).
Dalam pertemuan itu, BP Batam menawarkan sejumlah layanan mulai dari cloud VPS, penyediaan server, hingga pengembangan perangkat lunak. Penawaran ini merupakan bagian dari upaya BP Batam memperluas pemanfaatan infrastruktur pusat data yang telah dimilikinya sejak 2008 dan beroperasi penuh pada 2011.
Skema Tarif Khusus untuk Pemerintah Daerah
Hendri menyambut baik tawaran tersebut, namun menekankan pentingnya ruang negosiasi. Ia berharap ada skema tarif khusus yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, bukan sekadar mengikuti tarif komersial yang berlaku umum.
“Diskominfo membutuhkan penyimpanan cloud agar data dapat terarsipkan dengan baik. Namun, kami berharap ada ruang negosiasi, termasuk kemungkinan tarif khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah,” ujar Hendri.
Ia mencontohkan, jika kebutuhan seluruh Diskominfo kabupaten/kota di Kepri bisa dihimpun dalam satu skema kolektif, maka nilai negosiasi akan lebih kuat. Dari situ, tarif yang ditawarkan diharapkan bisa lebih ringan dibandingkan skema individu.
BP Batam Bisa Jadi Pusat Data Se-Kepri
Lebih jauh, Hendri mendorong agar kerja sama tidak berhenti pada layanan server untuk Pemprov Kepri. Ia menilai kapasitas infrastruktur BP Batam memungkinkan instansi itu menjadi pusat data bersama bagi seluruh pemerintah daerah di Kepri.
“Kita berharap kerja sama ini bisa dikembangkan. Jangan hanya sebatas menawarkan server, tetapi bagaimana seluruh Diskominfo se-Kepri bisa bergabung dengan BP Batam sebagai pusat data. BP Batam memiliki kapasitas untuk itu,” katanya.
Kepala Bidang Data dan Informasi BP Batam Nova Ridwanullah Faizal menyatakan pihaknya terbuka dengan gagasan tersebut. Menurutnya, masukan dari Diskominfo Kepri akan dibahas lebih lanjut bersama pimpinan BP Batam, terutama soal kemungkinan perluasan jangkauan layanan.
70 Persen Pengguna Layanan dari Instansi Pemerintah
Nova menjelaskan, pusat data BP Batam tidak hanya melayani kebutuhan internal. Sejak 2012, layanan penyewaan sudah dibuka untuk pihak eksternal dan saat ini sekitar 70 persen penggunanya berasal dari instansi pemerintah.
“Selain melayani internal BP Batam, sejak 2012 kami juga sudah memiliki layanan penyewaan. Saat ini kami mencoba menawarkan layanan tersebut kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau,” jelas Nova.
Ia menambahkan, infrastruktur pusat data tersebut telah memenuhi standar ISO dan tengah didorong untuk masuk dalam ekosistem Pusat Data Nasional (PDN). Adapun mekanisme tarif layanan saat ini mengacu pada Peraturan Kepala BP Batam Nomor 12 Tahun 2020.
Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk membangun sinergi pengelolaan data dan sistem informasi antara Pemprov Kepri, pemerintah kabupaten/kota, dan BP Batam. Jika terealisasi, ekosistem pusat data yang terintegrasi di Kepri diharapkan mampu menekan biaya operasional dan meningkatkan keamanan arsip digital pemerintah daerah.
