BATAM — Tiga formulir pemberitahuan pabean yang selama ini menjadi syarat utama pengeluaran barang dari kawasan bebas Batam resmi dihapus. Keputusan ini diambil Bea Cukai Batam untuk menyederhanakan prosedur kepabeanan di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) Batam.
Tiga dokumen yang dihapus adalah PPFTZ-01, PPFTZ-02, dan PPFTZ-03. Ketiganya selama ini digunakan untuk melaporkan pengeluaran barang dari kawasan bebas ke daerah pabean Indonesia lainnya.
PPFTZ-01 digunakan untuk pengeluaran barang konsumsi, PPFTZ-02 untuk bahan baku dan penolong, sementara PPFTZ-03 untuk barang modal. Dengan penghapusan ini, pelaku usaha tidak lagi wajib mengisi ketiga formulir tersebut.
Pihak Bea Cukai Batam menyebut penghapusan ini bagian dari upaya deregulasi dan debirokratisasi di kawasan bebas. Tujuannya mempercepat arus barang dan menekan biaya kepatuhan yang selama ini dikeluhkan pengusaha.
Selama ini, proses pengisian dan verifikasi PPFTZ kerap memakan waktu. Pelaku usaha harus menyiapkan dokumen pendukung yang tidak sedikit. Kebijakan baru ini diharapkan memangkas waktu pengeluaran barang dari hari menjadi hitungan jam.
Penghapusan PPFTZ-01 hingga PPFTZ-03 berdampak langsung pada rantai pasok barang di Batam. Barang dari kawasan bebas kini bisa keluar lebih cepat tanpa menunggu verifikasi formulir tersebut.
Bagi masyarakat, kebijakan ini berpotensi menekan harga barang karena biaya logistik dan administrasi berkurang. Namun, Bea Cukai tetap akan melakukan pengawasan melalui sistem lain untuk mencegah penyelundupan atau pelanggaran aturan kepabeanan.
Bea Cukai Batam belum merinci dokumen pengganti secara detail. Namun, pengawasan tetap dilakukan melalui sistem pertukaran data elektronik yang sudah terintegrasi dengan pelaku usaha dan instansi terkait.
Pelaku usaha diimbau tetap melaporkan pengeluaran barang secara elektronik melalui sistem yang telah ditentukan. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaporan akan diatur dalam peraturan internal Bea Cukai.
Kantor Bea Cukai Batam akan melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan pengguna jasa kepabeanan. Sosialisasi mencakup tata cara baru pengeluaran barang tanpa PPFTZ serta dokumen yang tetap wajib dilampirkan.
Pelaku usaha yang masih memiliki pertanyaan atau mengalami kendala teknis dapat menghubungi helpdesk Bea Cukai Batam. Kebijakan ini merupakan bagian dari reformasi pelayanan di kawasan perdagangan bebas Batam yang terus berjalan.