KEPULAUAN RIAU — Penjelasan Teddy muncul setelah mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal dan sejumlah warganet menyoroti tingginya frekuensi perjalanan luar negeri Prabowo di tengah kondisi ekonomi yang dinilai belum pulih sepenuhnya. Dalam video yang diunggah, Teddy menegaskan bahwa mekanisme pembiayaan ini sudah dijelaskan berulang kali kepada publik.
“Ini sudah dijelaskan beberapa kali. Jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara, itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo,” ujar Teddy dalam pernyataan resminya.
Teddy menyebutkan, kebijakan efisiensi tidak hanya menyentuh sisi pembiayaan tetapi juga jumlah personel yang mendampingi Presiden. Pada masa pemerintahan sebelumnya, rombongan dalam satu kunjungan bisa mencapai lebih dari 120 orang. Kini, angka itu ditekan menjadi 40 hingga 50 orang.
“Zaman Pak Prabowo antara 40 sampai 50 orang. Ini sudah banyak yang tahu,” ungkap Teddy.
Pengurangan jumlah delegasi disebut sebagai langkah konkret pemerintah untuk menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap pemborosan anggaran. Namun, langkah ini belum sepenuhnya meredakan kritik. Sejumlah warganet justru mempertanyakan logika efisiensi jika frekuensi perjalanan justru bertambah.
“Lahh meskipun jumlah rombongan dikurangi tapi kalau jumlah visitnya ditambah berkali-kali lipat, ya sama wae atuh,” tulis salah satu pengguna di kolom komentar akun Sekretariat Kabinet.
Alih-alih meredam kritik, penjelasan Teddy justru memicu gelombang baru tuntutan dari publik. Banyak warganet mendesak pemerintah untuk membuka rincian biaya setiap kunjungan kenegaraan agar dapat diaudit secara terbuka.
“Coba dong transparansinya. Biar diaudit sama-sama dengan publik,” tambah netizen lainnya.
Hingga saat ini, Sekretariat Kabinet belum merilis data detail anggaran perjalanan dinas Presiden, termasuk besaran pagu yang disiapkan negara dan selisih yang ditutup dari dana pribadi. Publik menilai, tanpa data terbuka, klaim efisiensi dan pembiayaan pribadi sulit diverifikasi secara independen.
Kebijakan ini menjadi ujian bagi komitmen transparansi pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo. Di sisi lain, langkah pemangkasan rombongan dan pembiayaan pribadi diakui sebagai terobosan yang belum pernah dilakukan oleh presiden sebelumnya. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada konsistensi frekuensi kunjungan dan keterbukaan data keuangan negara.