BATAM — Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Pulau Sembur Laut, Batam, akan menjadi yang pertama di Indonesia yang dikelola langsung oleh koperasi. Proyek ini dikerjakan oleh PT Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) bersama Kementerian Koperasi, dengan target peresmian pada akhir Agustus 2026.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengungkapkan, PLTS berkapasitas 0,5 megawatt itu akan diresmikan bersamaan dengan pabrik crude palm oil (CPO) di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Kedua proyek ini merupakan bagian dari pengembangan usaha produktif Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Menurut data Pertamina NRE pada Juni 2026, progres pembangunan PLTS telah mencapai 80 persen. Pada tahap awal, kapasitas terpasang sebesar 400 kilowatt peak (kWp) yang didukung sistem penyimpanan energi berkapasitas 600 kilowatt hour (kWh). Kapasitas ini akan ditingkatkan bertahap hingga 0,5–1 megawatt peak (MWp).
Tak hanya memasok listrik, proyek ini juga menyediakan cold storage berkapasitas lima ton dan mesin pembuat es (ice maker) berkapasitas dua ton per hari. Fasilitas pendingin ini akan dikelola oleh KDKMP dan ditujukan untuk membantu nelayan setempat menjaga kualitas hasil tangkapan lebih lama.
Ferry Juliantono menyebut perluasan fungsi koperasi ini sebagai langkah strategis. “Akhir Agustus kami akan meresmikan pembangkit listrik tenaga surya 0,5 megawatt di Kepulauan Riau, di Pulau Sembur Laut, Galang Baru, yang dikelola oleh koperasi,” ujarnya dalam acara Best Cooperatives Sustainability Performance Award 2026 di Jakarta, Kamis (16/7).
Pembangunan PLTS di Pulau Sembur Laut dimulai pada Desember 2025. Proyek ini disebut sebagai PLTS berbasis koperasi pertama di Indonesia. Pemerintah optimistis, dengan pengelolaan infrastruktur energi, koperasi tidak hanya menjadi penggerak ekonomi lokal, tetapi juga memperkuat aset dan volume usaha.
Keberadaan cold storage dan mesin es diharapkan meningkatkan nilai jual hasil perikanan. Dengan pasokan listrik stabil dari PLTS, aktivitas ekonomi masyarakat kepulauan bisa lebih produktif dan tidak bergantung pada bahan bakar fosil.
Menurut Ferry, partisipasi masyarakat diperkirakan meningkat karena koperasi kini tidak hanya mengelola usaha produktif, tetapi juga menyalurkan barang bersubsidi. Target operasional sekitar 40.000 KDKMP pada 2026 disebut akan memperkuat basis usaha koperasi di seluruh Indonesia.