KARIMUN — Polemik penundaan pembukaan jalur pelayaran internasional ke Malaysia di Kabupaten Karimun memicu perdebatan publik yang tak hanya menyangkut kebijakan, tetapi juga motif di balik gerakan sosial yang menyuarakannya. Ketua DPC Patriot Nasional (Patron) Karimun, Andi Acok, secara terbuka membantah tudingan bahwa organisasinya tengah mencari panggung politik di tengah situasi ekonomi yang sulit.
“Kami tidak sedang mencari panggung atau popularitas. Saat ini kondisi ekonomi masyarakat sedang sulit, harga kebutuhan pokok melambung tinggi, dan lapangan kerja makin sempit. Kehadiran kami di sini adalah untuk menyuarakan jeritan hati mereka yang tidak terdengar,” ujar Andi Acok dalam pernyataannya, Senin (27/1/2026).
Penundaan ini sempat dikaitkan dengan isu yang ramai di media sosial mengenai dugaan praktik pungutan liar atau yang dikenal dengan istilah “uang gerenti” di Pelabuhan Internasional Karimun. Situasi ini memicu spekulasi bahwa gerakan ormas tersebut sarat akan kepentingan tersembunyi, bukan semata-mata membela kepentingan warga.
Andi Acok meminta seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan untuk tidak memperkeruh suasana. Ia mengingatkan bahwa persoalan ini menyangkut hajat hidup orang banyak, khususnya warga pemilik paspor keluaran Kantor Imigrasi Karimun yang menggantungkan mata pencaharian dari mobilitas lintas batas.
Menurut Andi Acok, banyak warga lokal yang mencari nafkah di Malaysia memiliki andil besar dalam menggerakkan roda perekonomian keluarga dan berkontribusi terhadap perputaran ekonomi di Bumi Berazam. Hambatan pada jalur transportasi laut ini, kata dia, berdampak langsung pada ketahanan finansial masyarakat kecil.
“Kalau kami diam, kami salah. Begitu kami bersuara membela rakyat, dibilang cari panggung. Fokus kita sekarang seharusnya adalah bagaimana menyelamatkan ekonomi rakyat, bukan saling mencurigai motif gerakan sosial,” pungkasnya.
Lebih lanjut, Andi Acok menegaskan bahwa ormas Patriot Nasional senantiasa berorientasi pada solusi riil serta fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Ia menampik anggapan bahwa organisasinya memicu kegaduhan yang tidak produktif.
Di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan, polemik ini diharapkan dapat segera diselesaikan melalui duduk bersama antara pemerintah, otoritas pelabuhan, dan masyarakat. Solusi yang komprehensif dinilai menjadi kunci utama agar aktivitas ekonomi kembali normal tanpa mengabaikan aspek transparansi dan pelayanan publik yang berkeadilan di Kabupaten Karimun.