KEPULAUAN RIAU — Kementerian Perindustrian mengusulkan insentif fiskal dan non-fiskal untuk mobil hybrid, PHEV, dan REEV demi mendongkrak pasar otomotif nasional. Gaikindo menargetkan penjualan tahun ini menembus 850 ribu unit, dengan harapan naik mendekati 900 ribu unit bila insentif terealisasi. Namun besaran insentif dan dampaknya terhadap penerimaan pajak daerah masih jadi ganjalan.
Usulan pemberian insentif bagi kendaraan elektrifikasi bukan lagi wacana di kalangan pelaku industri. Menteri Perindustrian Sarmuji secara terbuka menyampaikan dorongan agar mobil hybrid, plug-in hybrid (PHEV), dan range-extended electric vehicle (REEV) mendapat perlakuan fiskal maupun non-fiskal. Besarannya tidak harus setara dengan insentif yang selama ini dinikmati mobil listrik murni.
Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyambut pembahasan tersebut. Ketua Pengembangan Pasar Gaikindo, Jongkie Sugiarto, mengaku sudah bertemu langsung dengan Sarmuji untuk membicarakan arah kebijakan ini.
Dalam pertemuan itu, kata Jongkie, pertanyaan utamanya sederhana: apakah kendaraan hybrid, PHEV, dan REEV memang perlu insentif tambahan atau tidak. Gaikindo belum memutuskan sikap final, tetapi melihat ada ruang diskusi yang terbuka.
"Jadi pada pertemuan kami Gaikindo dengan Pak Menteri Perindustrian yang baru, Pak Sarmuji, kami juga membahas hal ini. Intinya adalah apakah kendaraan hybrid, plug-in hybrid, maupun REEV, range extender electric vehicle, perlu atau tidak mendapat insentif juga?" ujar Jongkie dalam program AutoBizz yang ditayangkan CNBC Indonesia.
Pembahasan ini penting karena selama ini insentif pemerintah lebih banyak diarahkan ke kendaraan listrik berbasis baterai (BEV). Hybrid yang masih membawa mesin bensin justru berada di posisi abu-abu: dianggap kendaraan elektrifikasi, tetapi belum tentu masuk skema insentif yang sama.
Gaikindo memasang target penjualan mobil tahun ini di angka 850 ribu unit. Bila insentif hybrid terealisasi, Jongkie berharap angka itu bisa merangkak naik mendekati 900 ribu unit.
"Kalau andai kata adanya insentif tadi, dan nanti BEV maupun hybrid dapat insentif ya, kita berharap bisa naik lagi ke angka dekat-dekat ke 900.000 unit. Dan ini kan kita juga sangat berharap bahwa kita bisa tembus di 1 juta unit lagi. Karena sudah lama sekali kita enggak tembus-tembus di 1 juta unit," sebutnya.
Angka 1 juta unit bukan target sembarangan. Pasar otomotif Indonesia pernah menyentuh level itu, tetapi dalam beberapa tahun terakhir sulit kembali ke sana. Insentif hybrid dipandang sebagai salah satu jalan untuk mengangkat kembali volume penjualan.
Jongkie menilai insentif hybrid bisa memicu efek berantai. Penjualan naik, produksi bergerak, dan lapangan kerja ikut terbuka. Ia menyebut ekosistem otomotif nasional melibatkan sekitar 1,5 juta orang, mulai dari pabrik mobil, pabrik komponen, asuransi, leasing, dealer, tenaga penjual, hingga bengkel.
"Makin banyak penjualan otomotif, makin banyak pula lapangan kerja yang kita bisa ciptakan," katanya.
Dari sisi penerimaan negara, pemerintah juga berpotensi meraup pemasukan lebih besar. Sebab dari satu unit kendaraan yang terjual, ada beberapa komponen pajak yang mengalir ke pemerintah pusat dan daerah, seperti bea balik nama (BBNKB) dan pajak kendaraan bermotor (PKB).
Jongkie menegaskan insentif hybrid tidak mesti berupa pembebasan pajak penuh. Pemerintah daerah tetap perlu ruang pendapatan dari sektor kendaraan.
"Tidak harus bebas 100% atau bebas murni semuanya. Kalau dikenakan sedikit, pemerintah daerah juga kan punya pendapatan. Bahwa pemerintah daerah kalau nggak ada pendapatan dari mobil bagaimana? Nggak ada pendapatan dari bea balik nama, BBNKB, lalu PKB," ujarnya.
Pandangan ini menyiratkan bahwa skema insentif yang realistis kemungkinan berupa potongan, bukan penghapusan total. Bagi konsumen, artinya harga mobil hybrid bisa lebih kompetitif, tetapi tidak otomatis menjadi murah.
Bagi calon pembeli yang sedang menimbang mobil hybrid, keputusan sebaiknya belum didasarkan pada asumsi insentif. Skema ini masih berjalan di ruang rapat, bukan di lembar kebijakan. Yang bisa dipegang saat ini: arah pemerintah dan pelaku industri sama-sama ingin pasar hybrid bergerak lebih kencang.