TANJUNGPINANG — Edi Susanto, aktivis yang akrab disapa Edi Cindai, bersama timnya mendatangi Gedung Merah Putih KPK di Jakarta pada Selasa (19/05/2025). Mereka melaporkan dua persoalan sekaligus: dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta dugaan pertemuan terselubung dengan Gubernur Kepri Ansar Ahmad yang diduga terkait sedimentasi atau tambang pasir laut.
Menteri Menginap dan Gunakan Jet Pribadi
Menurut Edi Cindai, Menteri Trenggono tiba di Tanjungpinang pada 14 Mei 2025 dan baru kembali keesokan harinya menggunakan jet pribadi. Kedatangan menteri tersebut disebut-sebut hanya untuk meresmikan satu perusahaan di Kijang, Kabupaten Bintan.
"Masa seorang Menteri dan Gubernur Kepri hanya sebatas meresmikan satu perusahaan harus gunakan Jet Pribadi hingga bela-belain menginap. Itu merupakan hal yang kami anggap tidak masuk akal," ujarnya dalam keterangan di Jakarta.
Isu Pertemuan Tertutup di Lapangan Golf Bintan
Edi Cindai menduga ada agenda lain di balik kunjungan tersebut. Ia menyebutkan adanya isu pertemuan tertutup antara Menteri Trenggono, Gubernur Ansar Ahmad, dan sejumlah pengusaha di salah satu lapangan golf di Bintan.
"Banyak sumber yang mengatakan kepada kami Menteri KKP dan Gubernur Kepri melakukan kegiatan main golf bersama beberapa pengusaha yang diduga ada kaitannya dengan kegiatan sedimentasi di Pulau Bintan, Batam, Karimun, dan juga Lingga," tambahnya.
KPK Minta Dokumen Pendukung Dilengkapi
Setelah menerima pengaduan, pihak KPK meminta para pelapor untuk segera melengkapi dokumen pendukung. Langkah itu diperlukan agar lembaga antirasuah bisa memutuskan apakah laporan tersebut dapat ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan.
"Kami sudah konsultasi dan insyaallah dalam waktu dekat akan melengkapi dokumen-dokumen yang kami sangkakan kepada KKP, Gubernur, dan beberapa perusahaan sedimentasi pasir laut di Kepri," jelas Edi Cindai.
Dugaan Keterlibatan Pejabat Tinggi dan Konsesi Tambang
Aktivis itu juga menyoroti kuatnya dugaan bahwa sejumlah perusahaan yang akan beraktivitas di sektor sedimentasi memiliki afiliasi dengan partai politik besar dan pengusaha lokal. Bahkan, ia mengklaim ada informasi mengenai konsesi tambang besar yang diduga milik pejabat tinggi negara.
"Ada informasi yang sampai kepada kami ada konsesi tambang besar yang diduga milik pejabat tinggi negara," tutup Edi Cindai.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono maupun Gubernur Kepri Ansar Ahmad terkait laporan tersebut.
