BINTAN — Dari total 17 titik yang sebelumnya diusulkan, 12 di antaranya sudah disurvei tim KKP dan delapan titik telah tervalidasi. Kini, Pemkab Bintan menambah daftar tersebut dengan sepuluh lokasi anyar, termasuk di Pulau Tambelan dan Pengudang.
"Kami izin mengusulkan sepuluh titik lagi untuk tambahan KNMP, termasuk di Pulau Tambelan," kata Bupati Bintan Roby Kurniawan dalam rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Kepri, Senin.
Dana Rp20 Miliar untuk Satu Kampung Nelayan
Program andalan Presiden Prabowo Subianto ini tidak sekadar membangun permukiman. Setiap titik KNMP akan dilengkapi dermaga, pabrik es, SPBU nelayan, tempat bongkar muat, bengkel reparasi kapal, hingga bantuan kapal nelayan. Total anggaran per kampung mencapai Rp20 miliar.
Roby optimistis program ini mampu mendongkrak kesejahteraan nelayan Bintan. "Sebagian hasil produksi perikanan kita telah mampu menembus pasar ekspor Asia hingga Eropa," ujarnya.
Kendala Lahan di Pengudang
Kepala Dinas Perikanan Bintan Fachrimsyah mengungkapkan, beberapa titik usulan baru masih terkendala status kepemilikan lahan. Salah satunya di Pengudang yang masuk area Hak Guna Usaha (HGU), sehingga perlu koordinasi ulang dengan pemegang hak.
"Ada sepuluh titik lagi yang kita usulkan, sebagian di Tambelan. Termasuk di Pengudang diusulkan ulang karena lahannya masuk ke dalam HGU," jelas Fachrim.
Target 100 Kampung Nelayan se-Kepri
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyambut positif langkah Pemkab Bintan. Ia meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota terus menggali potensi titik koperasi nelayan yang bisa diusulkan.
"Kita mengejar target pembentukan 100 KNMP se-Kepri, mulai tahun ini," kata Ansar saat memimpin rapat koordinasi.
Program ini dinilai strategis mengingat Bintan memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar. Sebagian hasil tangkapan nelayan setempat sudah rutin dikirim ke pasar internasional, menjadikan keberadaan kampung nelayan sebagai infrastruktur pendukung yang krusial.
