TANJUNGPINANG — Kepala BPMP Provinsi Kepulauan Riau Warsita menyebut karakteristik wilayah yang terdiri dari pulau-pulau kecil, pesisir, dan kawasan terluar menuntut adanya model pembelajaran yang lebih fleksibel. Menurutnya, PJJ menjadi jawaban atas persoalan akses pendidikan menengah yang kerap terhambat jarak tempuh dan biaya transportasi laut.
Studi Tiru ke Jawa Timur: Belajar dari SMAN 1 Kepanjen
BPMP Kepri telah mempelajari secara langsung sistem PJJ di SMAN 1 Kepanjen, Jawa Timur. Sekolah tersebut merupakan salah satu dari tujuh sekolah rintisan SMA Terbuka Jarak Jauh di Indonesia sejak tahun 2014 silam.
Jawa Timur dinilai menjadi salah satu provinsi yang berhasil mengembangkan model ini, bersama Sumatera Barat dan Maluku Utara. Praktik di Kepanjen dinilai relevan karena Kepri memiliki tantangan layanan pendidikan yang khas, yakni keterbatasan akses antar pulau.
Bukan Sekadar Daring: Paduan Tutorial dan Tatap Muka Terbatas
Meski berbasis daring, model PJJ yang dipelajari tidak sepenuhnya menghilangkan interaksi langsung. Sistem ini tetap memadukan sesi tatap muka terbatas melalui tutorial berkala di Tes Kompetensi Bidang (TKB).
Dalam sesi tersebut, guru pendamping atau tutor berperan untuk pendalaman materi, memfasilitasi diskusi, serta melakukan evaluasi pembelajaran. Pola ini dirancang agar siswa tetap mendapatkan interaksi langsung dengan pengajar di tengah fleksibilitas waktu belajar.
Senjata Baru untuk Menekan Angka Anak Tidak Sekolah
Relevansi PJJ tidak hanya soal jarak geografis, tetapi juga bersinggungan langsung dengan agenda pengembalian Anak Tidak Sekolah (ATS). Bagi anak-anak yang terkendala waktu lantaran bekerja membantu keluarga atau tinggal di wilayah sulit dijangkau, PJJ menjadi alternatif layanan pendidikan yang lebih terbuka.
"PJJ harus menjadi pendidikan yang menjemput, bukan menunggu. Anak yang terkendala jarak, bekerja membantu keluarga, atau tinggal di wilayah yang sulit dijangkau tetap harus memiliki jalan kembali ke layanan pendidikan," ujar Warsita di Tanjungpinang, Sabtu.
Catatan Kritis: Jangan Sampai Jadi Formalitas Administratif
Warsita menegaskan bahwa model ini harus dikawal ketat agar tidak berujung pada formalitas administratif semata. Ia menyebut sejumlah prasyarat yang wajib dipenuhi, mulai dari ketersediaan guru dan tutor, modul pembelajaran, sistem manajemen pembelajaran (LMS), hingga pemantauan dan evaluasi yang memastikan anak benar-benar belajar.
Langkah Lanjutan: Pemetaan Kebutuhan di Wilayah Kepulauan
Hasil kunjungan ke Jawa Timur akan ditindaklanjuti melalui pemetaan kebutuhan layanan pendidikan menengah di wilayah kepulauan. Kajian tersebut akan menjadi bahan awal dalam merumuskan rekomendasi model PJJ yang sesuai dengan karakteristik spesifik Kepri.
