BATAM — Rapat di Jakarta Selatan itu mempertemukan pengurus Dekranas, TP-PKK, dan Tim Pembina Posyandu dari seluruh wilayah barat Indonesia. Agenda utamanya menyamakan pemahaman soal tata kelola kelembagaan sekaligus memperkuat koordinasi pusat dan daerah. Erlita Amsakar mengikuti seluruh rangkaian pertemuan tersebut.
Bagi Erlita, arahan yang disampaikan dalam forum tidak berhenti di ruang rapat. Ia menyatakan akan menindaklanjutinya di Kota Batam dan meneruskannya sampai tingkat paling bawah.
"Tadi ada beberapa pesan penting yang disampaikan Ibu Tito. Kita di tingkat kota tentu akan mengikuti arahan pusat," ujar Erlita Amsakar.
Batam Peringkat Kedua Anggaran PKK Nasional
Dalam rapat turut dipaparkan dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan program TP-PKK melalui pengalokasian anggaran dalam APBD. Berdasarkan paparan yang diterima Erlita, Kota Batam berada di posisi kedua dalam besaran anggaran pemerintah daerah untuk mendukung program TP-PKK.
Posisi pertama ditempati Kota Tangerang, sedangkan Kota Makassar berada di posisi ketiga. Erlita menilai dukungan anggaran menjadi salah satu unsur penting agar program yang telah dirancang dapat dilaksanakan optimal dan bermanfaat bagi masyarakat.
Mengapa Anggaran Saja Tidak Cukup
Erlita menegaskan dukungan fiskal tidak berdiri sendiri. Penguatan tata kelola kelembagaan harus berjalan beriringan agar program disusun dan dilaksanakan secara terarah, terkoordinasi, serta berkelanjutan.
Ketua Umum Dekranas, TP-PKK, dan Tim Pembina Posyandu Pusat, Tri Tito Karnavian, menekankan hal serupa. Menurutnya, Dekranas, PKK, dan Posyandu punya peran strategis dalam mendukung program pemerintah, terutama yang berkaitan dengan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Kelembagaan yang kuat tentunya membutuhkan tata kelola yang jelas, mulai dari struktur organisasi, pembagian tugas dan kewenangan, mekanisme koordinasi, perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, hingga monitoring dan evaluasi," kata Tri Tito.
Ia menegaskan seluruh aspek tersebut perlu dibangun secara sistematis agar setiap unsur dalam kelembagaan dapat menjalankan perannya secara optimal. Meski karakteristik, tugas, dan ruang lingkupnya berbeda, Dekranas, PKK, dan Posyandu memiliki tujuan yang saling berkaitan.
Apa yang Akan Disesuaikan di Batam
Arahan dari tingkat pusat selanjutnya akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah, kemudian diteruskan melalui struktur kelembagaan hingga tingkat bawah. Penguatan tersebut mencakup aspek organisasi, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, serta evaluasi program agar berjalan lebih terukur.
Dengan tata kelola yang semakin kuat, keberadaan PKK, Posyandu, dan Dekranas diharapkan tidak sekadar menjalankan kegiatan rutin. Ketiganya didorong menjadi bagian dari gerakan pemberdayaan masyarakat yang memberi manfaat nyata.
Pertemuan di Jakarta Selatan itu sekaligus menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Bagi Batam, dukungan anggaran yang telah dialokasikan pemerintah daerah menjadi modal awal. Penguatan tata kelola menjadi bagian yang perlu terus dibangun agar setiap program pemberdayaan menjangkau masyarakat hingga tingkat paling bawah.
