Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Batam Haji Aweng Kurniawan itu menjadi agenda lanjutan setelah sebelumnya fraksi-fraksi menyampaikan pemandangan umum mereka. Jajaran Forkopimda dan undangan lainnya turut hadir dalam penyampaian jawaban wali kota tersebut.
Prioritas Anggaran: Infrastruktur Hingga Penanganan Banjir
Amsakar memaparkan bahwa peningkatan belanja modal untuk jalan, jaringan, dan irigasi sebesar 20,98 persen akan difokuskan pada perbaikan kualitas jalan, penanganan banjir, serta masalah persampahan. Dana tersebut juga dialokasikan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan sarana transportasi publik di Batam.Persoalan banjir dan sampah menjadi perhatian serius dalam perubahan APBD kali ini. Pemko Batam berencana melakukan penanganan secara terpadu, meliputi pembangunan dan pemeliharaan drainase, pengendalian kawasan, serta pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir.
Optimalisasi PAD Tanpa Menaikkan Tarif Pajak
Di sisi pendapatan, wali kota menegaskan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak akan ditempuh dengan menaikkan tarif. Sebaliknya, pemerintah akan fokus pada intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, pemutakhiran data objek pajak, serta digitalisasi pembayaran.“Upaya tersebut tidak semata-mata ditempuh melalui peningkatan tarif, tetapi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, pemutakhiran data objek pajak, digitalisasi pembayaran, peningkatan kepatuhan, serta penguatan pengawasan,” ujar Amsakar dalam pidato resminya.
Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan UMKM Jadi Fokus
Untuk pelayanan dasar, Amsakar menekankan pemerataan akses pendidikan dan peningkatan mutu pembelajaran, termasuk pemenuhan sarana-prasarana dan kualitas tenaga pendidik. Pada sektor kesehatan, program Universal Health Coverage (UHC) tidak hanya diukur dari cakupan kepesertaan, tetapi juga kemudahan akses dan kualitas layanan bagi warga.Lebih lanjut, Pemko Batam berkomitmen memperkuat UMKM, ekonomi kreatif, industri, dan perdagangan. Penguatan kompetensi tenaga kerja juga menjadi perhatian agar pertumbuhan investasi berdampak lebih luas pada kesejahteraan masyarakat.
Kajian Matang untuk Penyertaan Modal Bank Riau Kepri Syariah
Menanggapi pandangan fraksi soal rencana pengeluaran pembiayaan Rp20 miliar untuk penambahan penyertaan modal pada Bank Riau Kepri Syariah, wali kota memberikan penegasan. Kebijakan ini akan diputuskan berdasarkan kajian kelayakan yang mendalam.“Setiap program dalam Perubahan APBD harus didasarkan pada kebutuhan yang jelas, memiliki sasaran dan indikator kinerja yang terukur, serta memberikan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Amsakar juga menyampaikan apresiasi atas seluruh masukan fraksi dan menyebutnya sebagai bahan penting penyempurnaan kebijakan anggaran. Hal-hal yang masih membutuhkan pendalaman akan dibahas bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
Setelah jawaban wali kota disampaikan, pimpinan rapat menutup paripurna. Ranperda Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2026 selanjutnya memasuki tahap pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD sesuai ketentuan perundang-undangan.
