TANJUNGPINANG — Pemerintah Kota Tanjungpinang menempuh jalur koordinasi pusat untuk mengejar dua program yang tertunda akibat pemangkasan transfer ke daerah. Usulan disampaikan langsung dalam Forum Reboan yang mempertemukan kepala daerah dengan Kementerian Dalam Negeri.
Raja Ariza menyebut pengurangan transfer ke daerah (TKD) membuat sejumlah program kerja dan visi misi wali kota-wakil wali kota belum bisa dijalankan. Forum Reboan dipakai untuk menagih solusi pembiayaan dari kementerian.
Pembangunan embung disebut sebagai program yang paling terhambat oleh efisiensi anggaran dan pengurangan TKD. Raja Ariza menilai embung dibutuhkan karena Tanjungpinang menghadapi dua masalah sekaligus: banjir saat musim hujan dan kekurangan air bersih saat kemarau.
"Banjir menjadi ancaman untuk Tanjungpinang ketika musim hujan, tapi sebaliknya kekurangan persediaan air bersih ketika kemarau. Embung ini menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan yang bertahun-tahun dirasakan masyarakat Tanjungpinang," kata Raja Ariza.
Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Cheka Virgowansyah menyambut baik usulan tersebut. Pemkot Tanjungpinang diminta melengkapi data dukung agar koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum bisa segera difasilitasi.
Selain embung, Raja Ariza mengusulkan rehabilitasi sejumlah gedung sekolah di Tanjungpinang. Usulan itu masuk dalam daftar rencana kerja yang dibawa ke forum bersama kementerian.
Belum ada rincian jumlah sekolah maupun nilai anggaran yang diajukan. Pemkot masih menunggu skema pembiayaan yang akan dibahas bersama Kementerian Pekerjaan Umum.
Dalam forum yang sama, Raja Ariza juga menyinggung pemanfaatan lahan dengan Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha. Pejabat Kementerian ATR/BPN yang hadir menyatakan pemilik HGB/HGU yang masa berlakunya habis tetap dapat mengajukan perpanjangan.
Pemkot Tanjungpinang juga diberi ruang mengajukan permohonan rencana pemanfaatan lahan dimaksud. Jalur ini dibuka sebagai alternatif pengelolaan aset daerah.
Persoalan pengurangan TKD yang disampaikan banyak kepala daerah akan menjadi bahan evaluasi bersama Kementerian Keuangan. Evaluasi diprioritaskan jika pemangkasan berdampak pada gangguan pelayanan dasar pemerintah.
Raja Ariza berharap Forum Reboan menjadi saluran komunikasi yang efektif antara pemerintah daerah dan pusat. Ia menegaskan peningkatan Pendapatan Asli Daerah bukan satu-satunya jalan keluar.
"Benar bahwa peningkatan PAD merupakan salah satu alternatif. Tapi kita juga perlu mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat," ucapnya.