BATAM — Sebanyak 120 peserta dari Pemprov Kepri, Pemko Batam, dan Samsat Batam mengikuti bimbingan teknis pelayanan publik bertema sinergi pemungutan opsen pajak dan penerimaan pajak daerah. Kegiatan ini digagas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam sebagai wadah konsolidasi antarinstansi.
Apa Itu Split Payment dan Dampaknya ke Wajib Pajak?
Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, yang membuka bimtek mewakili Plh Wali Kota Batam Li Claudia Chandra, menjelaskan bahwa mekanisme split payment memungkinkan pemisahan pembayaran otomatis antara provinsi dan kota. Sistem ini dinilai mampu mempercepat aliran kas serta memberikan kepastian penerimaan secara real time.
“Pajak adalah gotong royong pembangunan. Layanan yang cepat dan mudah akan membuat masyarakat sadar dan patuh membayar pajak,” ujar Firmansyah.
Fokus pada Opsen PKB dan BBNKB
Bimtek ini secara spesifik membahas penerapan kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kedua jenis pajak ini menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang pengelolaannya membutuhkan koordinasi erat antara Pemprov Kepri dan Pemko Batam.
Selain mekanisme split payment, pengembangan kanal pembayaran digital seperti e-wallet dan mobile banking juga menjadi fokus utama. Pemantauan penerimaan melalui dasbor digital diharapkan memberi kemudahan bagi wajib pajak.
Tantangan Sinkronisasi Sistem TI Antarinstansi
Sekretaris Bapenda Batam, Ulik Mulyawan, menambahkan bahwa kegiatan ini memperkuat pemahaman bersama agar pengelolaan pajak makin optimal. Dalam bimtek tersebut, peserta juga membahas tantangan sinkronisasi sistem teknologi informasi antarinstansi, koordinasi lintas lembaga, hingga strategi pengawasan.
“Tata kelola pendapatan harus modern, transparan, dan berbasis teknologi,” tegas Firmansyah dalam sambutannya.
Bimtek ini menghadirkan narasumber Tenaga Ahli SmartID, Damas Dwi Anggoro, yang berbagi wawasan terkait inovasi dan pelayanan berbasis teknologi. Seluruh rangkaian kegiatan bertujuan memperkokoh kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi penerimaan pajak.
