BATAM — Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur menginisiasi penguatan perlindungan bagi pelaut Indonesia yang bekerja di perairan perbatasan. Fokus utama kegiatan ini adalah kawasan perbatasan antara Batam, Kepulauan Riau (Kepri), dan perairan Malaysia.
Atase Perhubungan KBRI Kuala Lumpur, Sindu Rahayu, mengungkapkan bahwa Malaysia masih menjadi salah satu negara tujuan utama pelaut Indonesia. Tingginya kebutuhan tenaga kerja di sektor pelayaran dan maritim menjadi pendorong utama.
“Malaysia merupakan salah satu negara tujuan kerja utama untuk pelaut Indonesia, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan persoalan untuk hak kewajiban pelaut dan keselamatan kerja,” kata Sindu Rahayu di Batam, Kamis.
Kapal Indonesia Sering Masuki Perairan Malaysia Tanpa Dokumen Lengkap
Sindu juga menyoroti temuan di lapangan, di mana kapal berbendera Indonesia kerap memasuki perairan Malaysia tanpa memenuhi ketentuan keselamatan dan administrasi. Kondisi ini dinilai rawan memicu permasalahan hingga penahanan kapal.
Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kemenhub menginisiasi lokakarya. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai keselamatan berlayar, kepatuhan terhadap regulasi maritim, serta pencegahan permasalahan kapal di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, seperti di Batam.
Perlindungan Dimulai Sejak Sebelum Keberangkatan
Direktur Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Hubla Kemenhub, Samsuddin, menegaskan bahwa fokus workshop ini adalah perlindungan awak kapal secara menyeluruh. Perlindungan itu tidak hanya berlaku di Malaysia, tetapi juga bagi pelaut Indonesia yang bekerja di berbagai negara.
“Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan ingin memastikan perlindungan diberikan sejak sebelum keberangkatan hingga selama mereka bekerja,” ujarnya.
Ia mengakui, pemerintah masih menerima berbagai pengaduan dari awak kapal maupun asosiasi pelaut terkait persoalan yang dihadapi di luar negeri. Oleh karena itu, perlindungan dimulai dengan memastikan pelaut berangkat melalui prosedur resmi, menggunakan jalur yang sah, dan melalui perusahaan penempatan atau manning agency yang memiliki izin.
Batam Jadi Titik Krusial karena Berbatasan Langsung dengan Malaysia dan Singapura
Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otorita Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam, Takwim M Masuku, menekankan posisi strategis Batam yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Hal ini menjadikan perlindungan pelaut serta pencegahan permasalahan kapal sebagai isu yang krusial.
“Kedekatan geografis dan tingginya aktivitas pelayaran di wilayah Batam menjadikan perlindungan pelaut serta pencegahan permasalahan kapal sebagai isu yang krusial. Kami menyambut baik workshop ini sebagai upaya bersama antara negara tetangga,” katanya.
Ia berharap workshop tersebut menjadi wadah efektif untuk memperkuat komunikasi antar pemangku kepentingan sekaligus meningkatkan pelayanan di bidang perkapalan.
