Bahlil Minta Konsesi Migas Telat Eksekusi Diserahkan ke Negara

KEPULAUAN RIAU — Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meminta pemegang konsesi migas yang sudah menyelesaikan Plan of Development (POD) tetapi belum merealisasikan proyeknya untuk segera mengeksekusi atau menyerahkan konsesi kembali ke negara. Pemerintah akan menawarkan konsesi tersebut kepada pihak lain yang sanggup mengerjakan, termasuk PT Pertamina (Persero).

Permintaan itu disampaikan Bahlil dalam acara FOREK Hulu Migas 2026 di Jakarta Pusat, Rabu (28/10). Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi tersebut menegaskan bahwa konsesi yang menganggur tidak boleh dibiarkan menghambat target peningkatan lifting migas nasional.

"Bagi yang sudah memegang konsesi, sudah selesai POD, tapi belum jalan-jalan, saya meminta untuk segera dieksekusi. Mohon bantuannya," ujar Bahlil.

Konsesi Diserahkan, Pemerintah Cari Penggarap Baru

Bahlil menyatakan perusahaan yang merasa tidak mampu menggarap proyek diminta menyerahkan konsesinya kepada negara. Pemerintah lantas menawarkan kesempatan itu kepada pihak lain yang memiliki kapasitas, termasuk Pertamina.

Status Pertamina sebagai badan usaha milik negara tidak otomatis memberi kelonggaran waktu. Bahlil mengingatkan agar BUMN tersebut tetap bekerja cepat dan tidak lamban dalam mengeksekusi proyek.

"Sekalipun Pertamina punya negara, saya tidak meminta untuk kalian kerjanya lambat, harus cepat. Kalau tidak, sharing dengan perusahaan yang lain karena kita butuh produktivitas peningkatan lifting di bangsa kita," ujar Bahlil.

Jika tidak sanggup mengejar target, Pertamina disarankan membagi beban kerja dengan entitas lain. Skema sharing itu dinilai lebih realistis ketimbang membiarkan proyek berjalan lambat.

Portofolio Proyek Hulu Migas yang Sedang Berjalan

Dalam paparannya, Bahlil membeberkan sejumlah proyek hulu migas yang progresnya bergerak di berbagai tahapan. Berikut rinciannya:

• Geliga, Kalimantan Timur — tahap penemuan dan POD, estimasi sumber daya gas lebih dari 6 Tcf, tercatat April 2026, pengajuan POD sedang diproses dengan target on stream 2029.
• North Hub, Kalimantan Timur — tahap FID dan fabrikasi, potensi produksi 1.000 MMSCFD, FID selesai Maret 2026, fabrikasi FPSO dimulai Juli 2026, target produksi kuartal IV 2028.
• Abadi Masela, Maluku — tahap konstruksi dengan nilai investasi US$20,9 miliar, groundbreaking dilakukan Juli lalu.
• JNE#6 dan Maha, Kalimantan Timur — fase produksi dengan potensi tambahan gabungan 290 MMSCFD. Fasilitas JNE#6 sudah berproduksi aktif, sementara Maha diresmikan operasionalnya pada 22 Oktober 2026.

Mengapa Eksekusi Cepat Jadi Kunci

Tekanan Bahlil muncul di tengah kebutuhan mendesak menaikkan lifting migas nasional. Proyek yang tertahan di tahap perencanaan berarti kehilangan potensi produksi yang seharusnya sudah masuk ke neraca energi.

Dari daftar proyek di atas, sebagian besar target produksinya baru terrealisasi pada 2028–2029. Abadi Masela dengan investasi US$20,9 miliar menjadi proyek terbesar yang sedang dikonstruksi, sementara North Hub menyusul dengan kapasitas 1.000 MMSCFD.

Bagi pelaku usaha, sinyal dari Bahlil jelas: konsesi bukan sekadar hak atas wilayah kerja, melainkan kewajiban mengeksekusi. Perusahaan yang menahan proyek berisiko kehilangan wilayah kerjanya ke kompetitor, termasuk Pertamina.