BATAM — Inspektorat Kota Batam menggelar Pelatihan Kelas Sendiri tentang Benturan Kepentingan yang dibuka langsung oleh Inspektur Kota Batam, Yusfa Hendri, Kamis (21/5/2026). Pelatihan ini diikuti oleh unsur Inspektur Pembantu, auditor, serta pejabat pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah jenjang madya, muda, dan pertama di lingkungan Inspektorat setempat.
Yusfa menilai benturan kepentingan kerap muncul bukan karena niat besar melanggar aturan. Faktor pemicunya justru lebih sering berupa rendahnya pemahaman, lemahnya kehati-hatian, atau hubungan pribadi yang memengaruhi keputusan.
“Benturan kepentingan sering kali muncul bukan karena niat besar untuk melanggar aturan, tetapi karena kurangnya pemahaman, lemahnya kehati-hatian, atau adanya hubungan pribadi yang memengaruhi pengambilan keputusan,” ujar Yusfa dalam sambutannya.
Mengapa Benturan Kepentingan Berbahaya bagi Pengawasan?
Menurut Yusfa, situasi ini berpotensi melemahkan kualitas pengawasan di lingkungan pemerintahan. Objektivitas aparatur terganggu, independensi dalam pengambilan keputusan menurun, hingga berujung pada erosi kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah.
Ia menekankan bahwa aparatur pengawasan perlu memiliki kepekaan untuk mengenali potensi konflik sejak awal. Hal itu penting agar fungsi pengawasan tetap berjalan secara objektif dan tidak terpengaruh kepentingan pribadi.
Narasumber dari Kemenpan RB, Materi Sampai Budaya Antigratifikasi
Pelatihan ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yakni Endy Christian, Pengolah Data dan Informasi, serta Novi Kavita Sari, Analis Kebijakan Pertama. Materi yang disampaikan mencakup bentuk-bentuk benturan kepentingan, cara pencegahan, hingga langkah penanganan saat menghadapi situasi berpotensi konflik.
Peserta juga mendapat materi tentang upaya pencegahan, seperti mengenali potensi konflik lebih awal, menjaga keterbukaan, menghindari keterlibatan dalam pengambilan keputusan saat memiliki kepentingan pribadi, mematuhi kode etik, memperkuat budaya antigratifikasi, serta meningkatkan pengawasan internal.
Integritas: Tetap Benar Meski Tak Ada yang Melihat
Yusfa menegaskan bahwa aparat pengawasan intern pemerintah tidak cukup hanya memahami aturan dan teknik pengawasan. Aparatur juga perlu menjaga integritas serta menjadi contoh dalam penerapan etika birokrasi.
“Pengawasan yang baik tidak cukup dengan kemampuan teknis, tetapi juga dibangun di atas fondasi moral, etika, dan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih,” katanya.
Ia menambahkan, integritas menjadi dasar penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah juga ditentukan oleh kemampuan aparatur menjaga sikap profesional.
“Integritas bukan tentang diawasi atau tidak diawasi, tetapi tentang tetap melakukan yang benar meskipun tidak ada yang melihat,” ungkap Yusfa.
Inspektur Batam berharap pelatihan ini dapat memperkuat kualitas pengawasan internal sekaligus meningkatkan pemahaman aparatur terhadap risiko benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
