KEPULAUAN RIAU — Kepala Perwakilan Komnas HAM Wilayah Papua, Frits Ramandey, mengungkapkan data kekerasan di Papua dalam empat tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif namun tetap mengkhawatirkan. Pada 2023, tercatat 109 peristiwa kekerasan dengan 133 orang meninggal dan 133 luka-luka. Angka itu menurun pada 2024 menjadi 95 peristiwa, 78 meninggal, dan 46 luka. Namun, lonjakan tajam terjadi pada 2025 dengan 115 peristiwa.
"Setiap peristiwa berpotensi menimbulkan gelombang pengungsian," kata Frits dalam Forum Group Discussion di Jakarta, Selasa (26/5).
Memasuki periode 1 Januari hingga 13 Mei 2026, Komnas HAM sudah mencatat 43 peristiwa kekerasan yang mengakibatkan 32 orang meninggal dan 39 luka-luka. Korban terdiri dari anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), aparat keamanan, dan mayoritas warga sipil.
PSN di Merauke Dinilai Memicu Marginalisasi Baru
Frits menegaskan bahwa kekerasan struktural tidak bisa dipisahkan dari kebijakan pembangunan. Menurut dia, apa yang terjadi di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, hanyalah potret kecil dari marginalisasi besar yang dialami orang Papua. Di Merauke, PSN untuk proyek pangan dan energi berjalan dengan membabat lahan hutan seluas 2,5 juta hektare.
Proyek tersebut mencakup pengembangan perkebunan tebu dan bioetanol seluas 541.094,37 hektare yang dikelola 10 perusahaan. Selain itu, ada optimalisasi lahan pertanian seluas 40.000 hektare (akan diperluas hingga 100.000 hektare) serta cetak sawah baru seluas 1 juta hektare yang dikelola Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pertanian.
"PSN itu seperti korporasi baru. Kalau pengalaman-pengalaman kita lihat perusahaan sebelumnya, itu membelah masyarakat," ucap Frits.
Ia menambahkan, ketika tanah beralih fungsi, masyarakat adat otomatis termarginalkan. "Pemerintah daerah dan pemerintah pusat justru membiarkan," katanya.
Dialog Kemanusiaan Satu-satunya Jalan Keluar
Frits menyatakan pemerintah saat ini tidak memiliki gambaran utuh tentang penyelesaian konflik di Papua. Menurut dia, rute penyelesaian yang semestinya ditempuh adalah dialog dari bawah hingga ke tingkat Presiden. Namun, ia menilai Otonomi Khusus yang dihasilkan justru berubah menjadi petaka bagi orang Papua sendiri.
"Ketika tanah itu beralih fungsi, maka orangnya juga otomatis termarginal," kata Frits.
Komnas HAM telah menggagas dialog kemanusiaan sejak empat tahun lalu sebagai satu-satunya cara menyelesaikan konflik. Frits menegaskan, pemerintah harus melanjutkan inisiatif ini. "Kalau tidak, maka Prabowo akan mengakhiri rezimnya dengan membiarkan Papua menjadi sorotan internasional," tegasnya.
FGD tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPD RI periode 2024-2029, Yorrys Raweyai, akademisi, dan perwakilan lembaga bantuan hukum.
