BATAM — Yusril Koto membantah tudingan bahwa unggahan media sosialnya mencemarkan nama baik warga Pulau Kasu. Ia menegaskan, informasi yang ia sampaikan merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial LIRA terhadap dugaan penyimpangan anggaran publik di wilayah kepulauan tersebut.
"Saya menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Tetapi saya mencurigai ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan masyarakat untuk menyerang saya," kata Yusril melalui sambungan telepon, Selasa (16/6/2026).
Massa Tuntut Permintaan Maaf dan Pencopotan
Sebelumnya, ribuan warga dari Pulau Kasu dan sejumlah wilayah kepulauan di Batam mendatangi Kantor LIRA Kepri di kawasan Botania. Massa memprotes unggahan Yusril yang menyebut adanya dugaan proyek siluman dan keterlibatan anggota DPRD dalam persoalan tersebut.
Dalam aksi tersebut, warga menuntut Yusril menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Massa juga mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LIRA untuk mencopot Yusril dari jabatannya sebagai Ketua LIRA Kepri serta meminta aparat penegak hukum menyelidiki unggahan yang dianggap merugikan nama baik masyarakat.
Yusril: Opini Dibangun untuk Mengalihkan Isu
Yusril menilai tuntutan pencopotan dirinya tidak sejalan dengan substansi persoalan yang ia angkat. Ia menduga ada pihak yang merasa terusik dengan informasi yang ia sampaikan, lalu membangun opini yang menyulut emosi warga.
"Kalau ada yang merasa keberatan, mari kita buka datanya. Jangan malah mengalihkan isu dengan menyerang pribadi saya atau meminta saya dicopot," tegasnya.
Dialog Terbuka, Tapi Publik Berhak Tahu Kepentingan di Balik Aksi
Meski menghadapi tekanan, Yusril menyatakan tetap membuka ruang dialog untuk menyelesaikan polemik ini. Ia meminta publik tidak mengabaikan kemungkinan adanya kepentingan lain di balik gelombang protes yang terjadi.
"Saya tetap membuka ruang dialog. Tetapi masyarakat juga berhak tahu apakah ada pihak tertentu yang sedang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan lain," ujarnya.
Yusril berharap polemik yang berkembang tidak sekadar menjadi arena saling tuding, melainkan dapat difokuskan pada upaya mengungkap fakta dan transparansi terkait dugaan proyek yang menjadi akar persoalan di Pulau Kasu.
