NATUNA — Langit biru dan hamparan laut memang mendominasi wajah Kabupaten Natuna. Sekitar 98 persen wilayah kepulauan ini adalah perairan. Daratan yang tersisa, termasuk lahan pertanian, sangat terbatas.
Namun, keterbatasan itu tidak menghentikan upaya swasembada pangan. Pada 2025, Pemkab Natuna mencatat produksi gabah kering panen (GKP) sebesar 219,69 ton – melonjak dari 113,68 ton di 2024. Hingga Juli 2026, produksi sudah mencapai 106,80 ton.
Bukan Membuka Lahan Baru, Melainkan Memaksimalkan Lahan Eksisting
Alih-alih membuka sawah baru, pemerintah daerah mendorong petani untuk meningkatkan indeks pertanaman. Lahan yang sama ditanami padi dua hingga tiga kali dalam setahun. Siklus tanam padi yang relatif singkat – sekitar tiga bulan – memungkinkan pola ini.
"Lahan sawah produktif di Natuna sekitar 45,45 hektare, sedangkan lahan baku sawah tersedia seluas 414,01 hektare," ujar Kepala DKPP Natuna Wan Syazali. Melalui lahan produktif itu, petani memproduksi minimal 2,5 ton hingga 3,5 ton per hektare.
Bantuan Alsintan dan Pupuk: Biaya Produksi Ditekan, Gagal Panen Dicegah
Pemkab tidak hanya mengajak petani menanam lebih sering. Dukungan konkret diberikan dalam bentuk alat dan mesin pertanian (alsintan) serta sarana produksi pertanian (saprodi). Dua infrastruktur irigasi utama – Sistem Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) dan Sistem Irigasi Perpompaan (Irpom) – dipasang untuk memastikan pasokan air saat musim kemarau.
Lima unit Irpom sedang dalam proses pengerjaan. Tiga di antaranya dibangun di Pulau Serasan, salah satu pulau terdepan Indonesia.
Di sisi lain, bantuan saprodi mencakup benih padi, pupuk gratis, dan pupuk bersubsidi. Pada semester I 2026, sebanyak 733 petani yang tergabung dalam kelompok tani aktif menerima total 188,53 ton pupuk – terdiri dari NPK, urea, dan organik.
Skema Penyaluran Pupuk: Tantangan Distribusi di Wilayah Kepulauan
Tidak seperti daerah lain, Natuna menghadapi kendala distribusi pupuk subsidi. Minimnya pihak ketiga yang bersedia menjadi penyalur disebabkan biaya distribusi yang tinggi di wilayah kepulauan. Keuntungan yang diperoleh dianggap tidak sebanding dengan ongkos kirim.
Pemkab pun mengambil alih peran tersebut. DKPP Natuna menyediakan gudang dan petugas yang menangani langsung penyaluran. Pupuk tidak dikirim hingga ke sawah atau rumah petani, melainkan dipusatkan di gudang untuk diambil sendiri oleh petani. Skema ini menjadi komitmen agar pupuk tetap tersedia meski di pelosok pulau.
Menuju Pertanian Modern: PM-AAS pada Semester II 2026
Langkah berikutnya adalah penerapan konsep pertanian modern. Pada semester II 2026, Pemkab Natuna mulai bersiap menjalankan program Pertanian Modern-Advanced Agricultural System (PM-AAS) yang dicanangkan Kementerian Pertanian. Program ini bertujuan memperkuat skema peningkatan indeks tanam dengan meningkatkan populasi tanaman per hektare.
Melalui PM-AAS, penggunaan benih akan ditingkatkan dari sebelumnya 25 kilogram per hektare menjadi lebih tinggi. Dengan populasi tanaman yang lebih rapat, produksi per hektare diharapkan meningkat tanpa perlu memperluas lahan.
