KEPULAUAN RIAU — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menambah daftar panjang kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Kali ini, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro resmi ditahan setelah terjaring OTT ke-18 sepanjang tahun 2026. Penangkapan ini menjadi ironi tersendiri karena Anom baru saja menghadiri rapat koordinasi pencegahan korupsi dengan pimpinan KPK pada 16 Juni 2025, atau kurang dari sepekan sebelum dirinya diamankan.
Komitmen Pencegahan di Atas Kertas, OTT di Depan Mata
Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Merah Putih itu, KPK menyoroti tiga titik rawan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang: penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan sumber daya manusia. Saat itu, Anom menyatakan keseriusannya untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Kejadian terdahulu membuat kami bersama-sama untuk serius melakukan perbaikan sehingga dorongan KPK dapat membuat kami lebih percaya diri agar dapat senapas dan seirama,” ujar Anom dalam pernyataannya pada 16 Juni 2025, merujuk pada OTT terhadap Bupati Pemalang periode 2021-2025, Mukti Agung Wibowo.
Belum Diketahui Modus dan Nilai Suap
Hingga berita ini diturunkan, KPK belum merinci secara resmi jenis perkara yang menjerat Anom. Lembaga antirasuah juga belum mengungkap modus operandi serta nilai dugaan suap yang diterima. Namun, penangkapan ini menambah panjang daftar operasi senyap yang terus berlangsung tanpa jeda sepanjang 2026.
Rekor OTT 2026: 18 Operasi, 13 Pejabat Publik
Sepanjang Januari hingga Juli 2026, KPK telah melakukan 18 OTT. Berikut rincian penangkapan yang menonjol:
- Januari: OTT pertama menyasar delapan orang dalam kasus dugaan suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara (2021-2026). Disusul Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo.
- Februari: Kepala KPP Madya Banjarmasin dan mantan Direktur Penindakan Bea Cukai Rizal ditangkap.
- Maret (Ramadhan): Tiga bupati sekaligus—Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, dan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman—diamankan dalam OTT terpisah.
- April-Mei: Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo menjadi OTT ke-10. Mei menjadi satu-satunya bulan tanpa OTT.
- Juni: Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menyerahkan diri. Disusul Bupati Muara Enim Edison, ASN BPK, dan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby.
- Juli: Tiga kepala daerah berturut-turut: Bupati Langkat Syah Afandin, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, dan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini.
Pelajaran yang Terabaikan
Kasus Anom Widiyantoro menjadi bukti bahwa pertemuan formal dan komitmen lisan belum cukup untuk membendung praktik korupsi di daerah. Dari 18 OTT tahun ini, 13 di antaranya menjerat kepala daerah atau pejabat tinggi di pemerintahan lokal. KPK pun terus mendorong penguatan sistem pengawasan internal dan transparansi anggaran sebagai langkah pencegahan yang lebih konkret, bukan sekadar seremoni koordinasi.
