KARIMUN — Puluhan kendaraan bermotor lalu lalang di pertigaan lampu merah Jalan A. Yani, Sabtu (11/7/2026). Setiap kali lampu merah menyala, seorang lelaki tua dengan fisik tidak terawat dan luka diperban mendekati kaca mobil, meminta uluran tangan.
Pemandangan serupa juga terlihat di depan supermarket dan sekitar tempat hiburan malam. Anak-anak di bawah umur berkeliaran meminta uang dengan dalih untuk makan. Publik mulai bertanya: ke mana peran Dinas Sosial dan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Karimun?
Ibu dan Dua Balita di Gerobak Pemulung
Lili, seorang ibu rumah tangga, tak punya pilihan lain. Setiap hari ia membawa dua anak balitanya berkeliling mencari barang rongsokan. Bayi balitanya ditempatkan di dalam gerobak—pemandangan yang disebut publik tidak seharusnya dipertontonkan.
"Anak saya tidak dapat makanan bergizi," kata Lili, Senin (13/7/2026). Penghasilannya hanya Rp15.000 per hari dari hasil memulung, nominal yang hanya cukup untuk bertahan hidup tanpa bantuan dari pemerintah daerah.
Anggaran Rp 146 Juta untuk Perjalanan Dinas, Bukan untuk Warga
Dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kabupaten Karimun tahun 2026, terdapat program Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial. Namun, anggaran program ini justru didominasi perjalanan dinas mencapai Rp146.578.000.
Ironisnya, hampir seluruh perjalanan dinas tersebut dilakukan ke luar daerah, tanpa output kegiatan yang terukur. Sementara di lapangan, pengemis dan anak terlantar setiap hari menjadi tontonan publik di jantung kota.
Stakeholder Buta Fakta Lapangan?
Publik mempertanyakan komitmen Bupati Karimun, Iskandarsyah, dan Wakil Bupati Rocky terhadap persoalan sosial dan kesejahteraan masyarakat miskin. Para pemangku kepentingan di lingkungan Pemkab Karimun disebut kerap hilir mudik melewati jalur yang sama—termasuk para pejabat Dinas Sosial—namun tidak satu pun yang peka terhadap kondisi di lapangan.
Persoalan ini menimbulkan persepsi bahwa pemerintah abai terhadap rakyat miskin. Dinas Sosial sebagai stakeholder terkait justru dinilai lebih sibuk mengurus persoalan administrasi perkantoran, lupa pada tugas pokoknya.
Apa Langkah Pemkab Karimun Selanjutnya?
Belum ada pernyataan resmi dari Pemkab Karimun atau Dinas Sosial terkait temuan ini. Sementara itu, anak-anak dan lansia di lampu merah Jalan A. Yani masih menunggu kepastian uluran tangan negara—bukan sekadar anggaran perjalanan dinas yang habis di luar daerah.
