TANJUNGPINANG — Sebanyak 589 unit rumah tidak layak huni di Kota Tanjungpinang akan direhabilitasi pada tahun 2026 melalui bantuan dari pemerintah pusat. Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, mengungkapkan bahwa jumlah tersebut menjadi yang tertinggi yang pernah diterima daerah untuk program perbaikan rumah masyarakat.
“Ini bantuan terbesar RTLH yang kita dapatkan sepanjang sejarah. Mudah-mudahan tahun depan target 1.000 rumah yang kita usulkan bisa terealisasi,” ujar Lis, Senin (20/7/2026).
Usulan 1.000 Unit, Disetujui 589 Rumah
Sebelumnya, pemerintah daerah mengusulkan rehabilitasi 1.000 unit RTLH kepada pemerintah pusat untuk memperluas cakupan penerima manfaat. Usulan itu disampaikan langsung kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan dukungan data lengkap dari pemkot.
Dari usulan tersebut, Kementerian PKP menyetujui rehabilitasi 445 unit rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Sisanya berasal dari tiga kementerian lain: Kementerian Sosial mengalokasikan 31 unit bagi keluarga yang anaknya bersekolah di Sekolah Rakyat, Kementerian Kesehatan memberikan 100 unit, dan Kementerian Pendidikan mengalokasikan lima unit.
Dana Rp20 Juta per Unit untuk Perbaikan Hunian
Setiap penerima bantuan akan memperoleh dana sekitar Rp20 juta yang digunakan untuk memperbaiki kondisi rumah sesuai ketentuan program. Seluruh anggaran rehabilitasi tersebut bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026.
Lis menjelaskan, data calon penerima bantuan saat ini masih menjalani proses verifikasi oleh pemerintah pusat. Hal ini untuk memastikan bantuan disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria rumah tidak layak huni.
Mengatasi Keterbatasan Anggaran Daerah
“Untuk melengkapi alokasi daerah, saya menghadap Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) guna meminta fasilitasi rehab RTLH. Kebetulan data kita lengkap, sehingga pengajuannya lebih mudah,” kata Lis.
Wali Kota berharap program nasional tersebut mampu mempercepat penanganan RTLH sekaligus meningkatkan kualitas hunian masyarakat agar lebih aman, sehat, dan layak ditempati. “Kita sangat menyambut baik program BSPS supaya masyarakat bisa menempati rumah yang lebih layak, apalagi di tengah keterbatasan anggaran daerah untuk mengakomodir perbaikan RTLH,” pungkasnya.
