TANJUNGPINANG — Workshop yang didanai Dana Hibah FKUB Provinsi Kepri Tahun 2026 itu menghadirkan unsur pemerintah daerah, Kanwil Kemenag Kepri, pengurus FKUB kabupaten/kota, pemuka agama, budayawan Lembaga Adat Melayu (LAM), organisasi kepemudaan, akademisi, hingga media dan kreator konten kerukunan. Panitia mencatat sekitar 100 peserta hadir dalam forum yang dipandu Popy Nugraha Yanti tersebut.
Ketua Panitia H. Abu Sufyan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan setelah rangkaian pembukaan yang dimulai dengan registrasi peserta, lagu Indonesia Raya, Sholawat Busyro, dan doa yang dipimpin K.H. Imran Effendi Hasibuan. Momentum pembukaan juga diisi pemutaran video kaleidoskop "Rukun Budaye Kite" serta penyerahan hadiah pemenang Sayembara Konten Kerukunan.
Indeks Kerukunan Kepri Melonjak dari 67,11 ke 83,68
Data terbaru menunjukkan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Provinsi Kepulauan Riau naik signifikan dari 67,11 pada periode 2021-2025 menjadi 83,68 pada 2025. Capaian itu menempatkan Kepri dalam kelompok provinsi dengan tingkat kerukunan tertinggi secara nasional.
Lonjakan indeks tersebut menjadi landasan lahirnya gagasan "Rukun Budaye Kite". Kata "kite" yang bermakna "kita" dipilih untuk menegaskan bahwa menjaga kedamaian adalah tanggung jawab kolektif seluruh masyarakat, tanpa memandang batasan agama, etnis, maupun kelompok sosial.
Ansar Soroti Hoaks dan Ujaran Kebencian di Ruang Digital
Dalam sambutannya, Ansar Ahmad menyebut tantangan utama daerah saat ini adalah mengelola keberagaman suku, agama, dan budaya sekaligus menjamin kesetaraan serta kebebasan masyarakat menjalankan ibadah. Gubernur juga menyoroti ancaman digital berupa penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang berpotensi memecah belah daerah.
Menurut Ansar, apa pun profesinya, seluruh elemen masyarakat wajib mengedukasi dan mencerdaskan publik agar mampu memilah berita yang baik untuk disebarkan. "Pemerintah Provinsi Kepri memberikan perhatian penuh terhadap workshop ini untuk ditindaklanjuti menjadi sebuah gerakan yang masif demi menjaga Kepri tetap aman, tenang, dan damai di masa depan," ujarnya.
Posisi Kepri di Jalur Perlintasan Internasional Jadi Alasan Kedamaian Krusial
Ansar mengingatkan pentingnya menjaga kondusivitas daerah di tengah potensi strategis Kepri yang berada di jalur perlintasan internasional (choke point) sebagai pintu gerbang dan permata biru tanah air. Meski potensi tambangnya terbatas, Kepri diberkahi potensi laut besar dan membutuhkan investor untuk hilirisasi kelautan serta perikanan.
Karena itu, menjaga kedamaian daerah disebut sebagai tugas paling krusial. Segala potensi ekonomi tidak akan berarti tanpa situasi yang terjaga dengan baik. Upaya tersebut terbukti berbuah hasil: Kepri tidak hanya menjadi salah satu daerah terukun di Indonesia, tetapi juga mencatatkan indeks pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatra dengan tren angka kemiskinan yang terus menurun.
Rekomendasi Kebijakan untuk Pendidikan dan Kehidupan Sosial
Ketua Pelaksana Kegiatan Workshop, H. Abu Sufyan, menjelaskan forum ini mengkaji frasa "Rukun Budaye Kite" secara mendalam agar bertransformasi menjadi nilai nyata. Kerukunan diposisikan sebagai kewajiban bersama seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakang suku, agama, dan budaya, lalu diaktualisasikan sebagai kearifan lokal yang hidup dan dipraktikkan dalam keseharian warga Kepulauan Riau.
Pertemuan lintas sektor ini didesain sebagai ruang dialog dan musyawarah untuk menyamakan persepsi sekaligus merumuskan model edukasi kerukunan berkelanjutan. Hasil perumusan akan diarahkan menjadi rekomendasi kebijakan strategis yang dapat diterapkan pemerintah daerah, khususnya di lingkungan pendidikan dan kehidupan sosial kemasyarakatan.
Pada sesi pembahasan pertama, Ansar Ahmad bertindak sebagai pembicara bersama Pakar Kebijakan Publik Lembaga Administrasi Negara RI Yogi Suwarno dan akademisi budayawan Universitas Maritim Ali Haji (UMRAH) Prof. Dr. H. Abdul Malik. Sesi yang dimoderatori H. Utha Chuandra itu mengupas landasan teoritis, sosiologis, dan kebijakan publik terkait integrasi kearifan lokal ke dalam kehidupan masyarakat.
