KARIMUN — Angka kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau tercatat turun 0,17 poin persentase menjadi 4,09 persen per September 2026. Penurunan itu mendapat apresiasi dari DPRD Kepri, tetapi disertai catatan agar dasar penghitungannya dibuka ke publik.
Wahyu Wahyudin menyampaikan hal itu di Karimun, Kamis (22/10/2026). Ia menilai angka statistik perlu dibaca bersama kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat sehari-hari.
Indikator Apa yang Dipakai hingga Kemiskinan Turun 0,17 Poin
Wahyu mempertanyakan indikator yang digunakan pemerintah sehingga angka kemiskinan bisa turun sebesar 0,17 poin persentase. Menurutnya, masyarakat berhak tahu bagaimana status miskin ditentukan dan bagaimana garis kemiskinan dihitung.
"Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang telah bekerja keras menurunkan angka kemiskinan di Kepri. Ini tentu patut kita apresiasi. Namun, kita juga perlu mengetahui indikator apa yang digunakan sehingga angka kemiskinan turun sebesar 0,17 poin persentase menjadi 4,09 persen," kata Wahyu.
Ia juga meminta pemerintah membeberkan faktor apa yang paling berpengaruh terhadap perubahan angka kemiskinan di Kepri. Penjelasan itu dinilai penting agar masyarakat tidak membaca capaian secara sepihak.
Tiga Pertanyaan soal Daya Beli, Pengangguran, dan PHK
Wahyu menguji penurunan angka kemiskinan dengan tiga persoalan nyata di lapangan. Daya beli yang melemah, kesempatan kerja yang terbatas, serta kekhawatiran terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) masih membayangi warga.
"Pertanyaan kita sederhana: jika angka kemiskinan turun, apakah daya beli masyarakat juga meningkat? Apakah jumlah pengangguran berkurang? Apakah masyarakat yang terkena PHK semakin sedikit? Jangan sampai statistik menunjukkan perbaikan, tetapi sebagian masyarakat justru merasa semakin berat memenuhi kebutuhan hidup," tegasnya.
Menurut Wahyu, penurunan kemiskinan tidak cukup dilihat dari satu angka. Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan tingkat pengangguran, kualitas pekerjaan, pendapatan rumah tangga, inflasi kebutuhan pokok, dan daya beli masyarakat.
Evaluasi Diminta Turun ke Kabupaten dan Kota
DPRD Kepri mendorong evaluasi dilakukan berdasarkan kondisi setiap kabupaten dan kota. Tantangan ekonomi masyarakat perkotaan, wilayah industri, pulau-pulau kecil, dan kawasan pesisir tidak selalu sama.
"Kepri merupakan wilayah kepulauan dengan karakter ekonomi yang beragam. Kita perlu memastikan bahwa keberhasilan yang dilaporkan benar-benar dirasakan masyarakat, mulai dari pekerja, nelayan, pelaku UMKM, hingga keluarga berpenghasilan rendah," tambah Wahyu.
Ia menegaskan statistik tetap penting sebagai alat evaluasi kebijakan pembangunan. Namun angka itu harus dibaca bersama indikator kesejahteraan lain agar pemerintah memperoleh gambaran utuh tentang kehidupan masyarakat.
Ukuran Keberhasilan Bukan Cuma Angka di Atas Kertas
Wahyu berharap pemerintah tidak berhenti pada capaian penurunan angka kemiskinan. Penciptaan lapangan kerja, perlindungan pekerja dari risiko PHK, dukungan bagi UMKM, serta pengendalian harga kebutuhan pokok perlu terus diperkuat.
"Ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya angka kemiskinan yang turun di atas kertas, melainkan juga kemampuan masyarakat membeli kebutuhan pokok, memperoleh pekerjaan yang layak, menyekolahkan anak, dan memenuhi kebutuhan keluarga dengan tenang," tutup Wahyu.
